Turki Tolak Usul Prabowo Pindahkan Warga Gaza ke Indonesia

Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, pada Jumat menegaskan sikap tegas Ankara bahwa tidak ada rencana—apalagi pemaksaan—untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza. Penegasan ini muncul di tengah usulan evakuasi 1.000 warga Gaza oleh Presiden RI Prabowo Subianto, yang sebelumnya mengutarakan rencana pemindahan bersifat sementara ke Indonesia.

Dalam pernyataannya yang dikutip dari kantor berita Anadolu, Fidan menyatakan bahwa prioritas saat ini adalah mengupayakan gencatan senjata permanen. Menurutnya, setiap bentuk rencana yang berpotensi memaksa rakyat Palestina meninggalkan tanah mereka adalah hal yang tidak bisa diterima.

“Kami menolak rencana apa pun yang memaksa warga Palestina meninggalkan tanah air mereka,” tegas Fidan usai menghadiri pertemuan Kelompok Kontak Gaza yang digelar di Antalya, kota di wilayah selatan Turki. Pertemuan ini mengusung tajuk: “Solusi Dua Negara dan Perdamaian Abadi di Timur Tengah.”

Pertemuan ini melibatkan jajaran Menteri Luar Negeri dari sejumlah negara kunci seperti Palestina, Arab Saudi, Qatar, Mesir, Yordania, Bahrain, dan tentu saja Indonesia. Hadir pula Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) serta perwakilan dari Liga Arab.

Tak hanya itu, Uni Emirat Arab, Tiongkok, Rusia, Irlandia, Spanyol, Norwegia, Slovenia, Nigeria, hingga Uni Eropa turut berpartisipasi dalam pertemuan yang dianggap krusial ini.

Menurut Fidan, fokus utama pertemuan Jumat itu adalah situasi kemanusiaan akut di Gaza, urgensi membangun kembali gencatan senjata yang runtuh, serta perkembangan di wilayah Palestina yang saat ini masih diduduki.

Ia juga menggarisbawahi kekhawatiran internasional atas meningkatnya eskalasi militer Israel dan mengajak dunia internasional untuk mengambil langkah konkret menuju perdamaian jangka panjang.

“Gencatan senjata yang langgeng harus segera dilakukan. Kami mendukung inisiatif gencatan senjata yang dipimpin oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fidan menyampaikan bahwa Turki berdiri di belakang rencana rekonstruksi Gaza yang diusulkan oleh Liga Arab. Ia kembali menegaskan komitmen Ankara untuk mewujudkan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, dengan mengacu pada perbatasan 1967 dan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.

“Kami mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat berdasarkan perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Kami menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memberikan semua dukungan yang memungkinkan guna mencapai perdamaian,” ujar Fidan penuh penekanan.

Di sisi lain, Presiden RI Prabowo Subianto telah lebih dulu mengungkapkan rencana untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia. Hal itu disampaikannya sebelum bertolak ke Timur Tengah dalam kunjungan diplomatik yang mencakup Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania.

Prabowo menjelaskan bahwa inisiatif ini akan dilakukan dengan persetujuan penuh dari semua pihak terkait, termasuk negara-negara yang saat ini aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan di Gaza.

“Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali, dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka berasal,” kata Prabowo dalam jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu dini hari, 9 April 2025, sebelum berangkat ke Abu Dhabi.

Prabowo juga menekankan bahwa Indonesia tidak berniat menggantikan peran negara manapun, namun ingin memberikan bantuan konkret di saat krisis kemanusiaan mencapai titik paling genting.

Pernyataan Menlu Turki yang tegas menolak kemungkinan pemindahan warga Palestina—betapapun bersifat sementara—mencerminkan sensitivitas tinggi atas isu ini. Banyak negara Timur Tengah, termasuk Turki, melihat pemindahan penduduk Palestina dari tanah mereka sebagai bentuk pelemahan perjuangan kemerdekaan Palestina.

Meski demikian, Prabowo berupaya menjaga diplomasi dengan menyampaikan bahwa evakuasi bukanlah relokasi permanen, melainkan bentuk perlindungan sementara atas alasan kemanusiaan.

Pertemuan-pertemuan seperti di Antalya ini menjadi penting untuk merumuskan langkah bersama yang tidak hanya menangani krisis saat ini, tetapi juga menetapkan arah menuju solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah.

Sumber: Gelora